Isi Deklarasi Balfour Yang Dijadikan Landasan Berdirinya Negara Israel

Deklarasi Balfour adalah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris pada tanggal 2 November 1917, yang mengumumkan dukungannya terhadap pendirian "rumah nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina. Deklarasi ini ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, dan ditujukan kepada Baron Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris.

Isi Deklarasi Balfour adalah sebagai berikut sebagaimana dikutip dari Wikipedia:

"Pemerintah Yang Mulia memandang baik pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara manapun juga."

Deklarasi Balfour memiliki dua poin penting, yaitu:

1. Pemerintah Inggris mendukung pendirian "rumah nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina.
2. Pemerintah Inggris akan memastikan bahwa pendirian rumah nasional Yahudi tersebut tidak akan merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina.

Deklarasi Balfour memiliki dampak yang besar terhadap konflik Israel-Palestina. Deklarasi ini dianggap sebagai dasar hukum bagi pendirian Negara Israel, yang diproklamasikan pada tahun 1948. Namun, deklarasi ini juga menimbulkan kemarahan dari masyarakat Palestina, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Deklarasi Balfour terus menjadi isu yang sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Pemerintah Israel terus menyatakan dukungannya terhadap deklarasi ini, sementara pemerintah Palestina menolaknya.

Cacat Hukum Deklarasi Balfour

Deklarasi Balfour memiliki beberapa cacat hukum, antara lain:

1. Deklarasi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Deklarasi ini tidak didasarkan pada perjanjian internasional atau hukum domestik Inggris.
2. Deklarasi ini tidak menghormati hak-hak penduduk Palestina. Deklarasi ini mengabaikan hak-hak sipil dan agama dari penduduk Palestina, yang mayoritas adalah Muslim dan Kristen.
3. Deklarasi ini tidak memiliki kejelasan. Deklarasi ini tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan "rumah nasional bagi bangsa Yahudi".

Cacat hukum deklarasi Balfour ini telah menjadi dasar bagi penolakan deklarasi ini oleh pemerintah Palestina. Pemerintah Palestina berpendapat bahwa deklarasi ini tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pendirian Negara Israel.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Israel mengeluarkan putusan yang mengakui bahwa Deklarasi Balfour memiliki "nilai hukum penting" dalam sejarah Israel. Namun, putusan tersebut juga menyatakan bahwa deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

sumber foto: wikipedia

Baca Juga